Pengangkatan Notaris 2019 Antara Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), UPN & PPKJN

April 2018 yang lalu telah diadakan ujian pengangkatan Notaris (UPN) pertama kali dan terakhir kalinya untuk tahun 2018, dikarenakan UPN telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak sesuai dengan UU Jabatan Notaris. 

Bulan Oktober 2018 tepatnya, MA membatalkan UPN tersebut, padahal rencananya pula pada bulan Oktober 2018 tersebut direncanakan adanya UPN tahap dua, seperti diberitakan di laman ahu.go.id untuk menghormati keputusan MA maka UPN ditunda atau ditiadakan hingga waktu yang ditentukan kemudian dan hingga saat ini Juli 2019 (hampir 1 tahun) belum ada keputusan resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, untuk menindak lanjuti putusan MA tersebut kecuali hanya menghentikan pendaftaran calon notaris.

Maret 2017 yang lalu telah diadakan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sebagai salah satu syarat mengajukan pendaftaran Notaris di ditjen AHU Kemenkumham, membaca website Ikatan Notaris Indonesia (INI) tercatat sekitar 2 ribu lebih calon notaris yang telah lulus UKEN dan ditambah sekitar kurang lebih 500 calon notaris ikut dan lolos pada ujian perbaikan UKEN 2017 tersebut, keseluruhan ada sekitar 2.822 peserta yang ikut ujian kode etik 2017 dari gelombng 1 dan 2.

Calon notaris yang telah lulus UKEN 2017 tersebut sebagian telah mengikuti UPN pada bulan April 2018 yang lalu, dan seharusnya telah mengajukan pengangkatan sebagai notaris melalui web www.ahu.go.id karena mereka yang telah lulus UPN tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan SK notaris hingga awal 2019 yang lalu jika mencermati pengumuman di laman ahu.go.id. 

Calon notaris yang telah lulus ujian kode etik (UKEN) 2017 tidak semua berkesempatan mengikuti UPN April 2018 yang lalu, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, salah satunya adalah sertifikat magang dari organisasi / Ikatan Notaris Indonesia (INI), belum memiliki sertipikat magang dari organisasi notaris karena belum mengikuti magang bersama, dimana magang bersama adalah program baru dari organisasi notaris untuk mengikuti-pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu juga, mereka yang memiliki sertipikat magang dari organisasi notaris tersebut adalah mereka yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti magang bersama yang diadakan oleh pengurus wiayah I.N.I., sehingga sebagian tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti UPN April 2018 yang lalu. 

Laman ahu.go.id menayangkan formasi realtime formasi notaris di kota / kabupaten seluruh Indonesia. Tahun 2019 ini, jika kita mencermati banyak formasi notaris yang tidak terisi, terdapat rata-rata dibawah “dua digit” calon notaris yang mengajukan Surat Keputusan (SK), bahkan tidak sedikit daerah tertera angka 0 (nol) yang mengajukan SK pada informasi pendaftaran calon notaris di laman tersebut. Hal itu disebabkan karena hal diatas tadi yaitu hanya yang telah lulus UPN di April 2018 yang bisa masuk mengajukan SK. 

Pembahasan permenkumham pengganti permenkumham sebelumnya yang telah dibatalkan MA memakan waktu yang cukup lama, terbukti sampai hari ini belum terbit untuk dilaksanakan, tidak tahu sebab lamanya penggodokan permenkumham tersebut. Memang pada waktu MA membacakan putusan tersebut bertepatan dengan persiapan pemilihan umum (PEMILU) 2019, kita tidak tahu apakah pihak yang terkait hal itu terpengaruh adanya pemilu atau tidak, seperti kampanye atau hiruk pikuk pemilu lainnya, kita hanya menduga dan berasumsi. Terlepas dari hal tersebut semoga permenkumham tersebut segera terbit dan langsung dilaksanakan oleh ditjen AHU kemenkumham, dan diharapkan hasil penggodokan permenkumham sesuai harapan pihak-pihak yang berkepentingan, bagi calon notaris semoga tidak memberatkan, bagi kemenkumham sebagai regulator semoga mengatur sesuai kebutuhan notaris di Indonesia, bagi organisasi semoga dapat mengontrol mutu para notaris yang ada, bagi penyelenggara pendidikan notariat semoga bisa meningkatkan daya saing.

alur pengangkatan notaris ketika upn masih berlaku